Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VIII DPR RI dengan Ketua BAZNAS beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2022). Foto: Runi/nvl

Komisi VIII DPR RI dapat memahami realisasi pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah dan Data Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) secara nasional per Mei 2022, berdasarkan rata-rata data masuk sebanyak 56,8 persen, yang mencapai sebesar Rp4.402.453.237.102.

“Komisi VIII meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  memaksimalkan kinerjanya untuk mencapai target pengumpulan ZIS-DSKL Tahun 2022 yang direncanakan," ungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VIII DPR RI dengan Ketua BAZNAS beserta jajaran, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/6/2022). 

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut,  untuk mencapai target pengumpulan ZIS-DSKL, BAZNAS perlu untuk melakukan sosialisasi secara masif tentang kelembagaan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural (LNS) kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

"Komisi VIII akan mendukung penguatan regulasi agar ASN, TNI-POLRI, dan karyawan BUMN/BUMD menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS,” kata Marwan, seraya meminta BAZNAS untuk mempercepat pemanfaatan sistem teknologi dan informasi digital dalam pengelolaan zakat, sehingga mudah diakses secara luas oleh masyarakat.

Selain itu, Marwan juga meminta BAZNAS melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif kepada BAZNAS Provinsi Kabupaten/Kota serta Lembaga Amil Zakat.  Serta terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka mensinergikan pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Sebelumnya, Ketua BAZNAS Achmad Noor mengatakan target penyaluran ZIS-DSKL secara Nasional sebesar Rp24,5 triliun. Target mustahik dan penerima manfaat secara nasional sebanyak 58.692.308 orang. Untuk mencapai itu, BAZNAS memiliki 4 langkah guna memperkuat pengelolaan zakat, pertama; penguatan kelembagaan dengan memantapkan BAZNAS sebagai LPNS yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan zakat nasional dengan tujuan untuk mensejahterakan umat dan mengentaskan kemiskinan.

Kemudian, pihak juga akan melakukan penguatan di bidang Teknologi, mengingat saat ini kita sudah memasuki era 4.0. Kemudian, ketiga; penguatan SDM. "Penguatan SDM amil merupakan tulang punggung pengelolaan zakat,"katanya. Terakhir, lanjut Noor Achmad, yang akan dilakukan adalah penguatan jaringan. menurutnya, pengelolaan zakat merupakan kerja kolektif yang perlu melibatkan dukungan multipihak, melalui UPZ seluruh Kementerian/Lembaga, BUMN dan Kedutaan Indonesia. (rnm/sf)